PENDAPATAN DAERAH
Bcrdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, buku jurnal yang
digunakan dalam akuntansi keuangan daerah meliputi buku jurnal penerimaan kas,
buku jumal pengeluaran kas, dan buku jurnal umum.
Jurnal Penerimaan Kas.
Jurnal ini digunakan
khusus untuk mencatat transaksi penerimaan pendapatan oleh bendahara
penerimaan.
Tata
Urutan Akuntansi Penerimaan Kas
Akuntansi penerimaan kas pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari
pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian
keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dari
pendapatan SKPD. Secara umum transaksi pendapatan yang ada di lingkungan SKPD
diperoleh dari penerimaan Pendepetan Asli Daerah (PAD), yang meliputi sebagai
berikut.
1.
Pajak Daerah.
2.
Retribusi Daerah.
3.
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
4.
Lain-lain PAD yang
Sah.
Dokumen
Sumber yang Digunakan
Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi
penerimaan kas (penerimaan pendapatan) adalah sebagai berikut.
1)
l) Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Pajak Daerah atas Wajib
Pajak.
2)
Surat Ketetapan
Retribusi (SKR) mcrupakan dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran /Pejabat
yang ditunjuk untuk menetapkan Retribusi atas Wajib Retribusi.
3)
Surat Tanda Setoran
(STS) rncrupakan dokumen yang diselenggarakan Bendahara Penerimaan untuk
mcnyetor/mcncatat transaksi penerimaan daerah dan bagi PPK-SKPD untuk dijadikan
dokumcn dalam menyclcnggarakan akuntansi pada SKPD.
4)
Bukti Transfer mcrupakan
dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah.
5)
Nota Kredit Bank
merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang menuuiukkan adanya transfer uang
masuk ke rekening kas umum daerah
Uraian Tata Urutan
Akuntansi Penerimaan Kas
1. Fungsi Akuntansi pada
PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas dicatat ke dalam jurnal
penerimaan kas, disertai rekening-yang kontra darimana penerimaan kas dimaksud
berasal.
2.
Penerimaan kas dari
penerimaan pendapatan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan
seluruh jumlah penerimaan pendapatan (bruto) dan tidak dibenarkan mencatat
jumlah netto-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran biaya).
3. Bukti transaksi penerimaan kas mencakup
poin-poin berikut.
a.
Surat Tanda
Setoran.
b.
Bukti transfer.
c.
Nota kredit.
d.
Bukti penerimaan
Iainnya.
Jurnal Transaksi Penerimaan Kas Pendapatan
Berikut ini adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan kas pendapatan di SKPD.
1)
Penerimaan Kas Pendapatan Pajak Daerah
Kas di Bendahara
Penerimaan xxx -
Pajak
Daerah - xxx
Contoh kasus
6 Januari 2012 PPK SKPD DPPKAD menerima pendapatan yang
berasal dari pembayaran pajak hotel bintang Kejora sebesar Rp 20.000.000,-
disertai dengan SPJ. Lampiran dari bendahara penerimaan jurnal scbagai berikut.
Kas di Bendahara Peneritnaan Rp 20.000.000,-
Pajak Hotel Bintang Kejora Rp
20.000.000,-
Jika dimasukkan dalam format jurnal maka harus disertai
nomor rekening transaksi diperoleh dari Lampiran III Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006
2) Penerimaan Kas Pendapatan Retribusi Daerah
Kas di Bend Penerimaan xxx -
Retribusi daerah - xxx
Contoh Kasus
6 Januari 2012 DPPKAD menerima pendapatan dari pembayaran
pajak restoran dari Cafe Arabica sebesar Rp4.500.000,- Disertai dengan SPJ dan
Lampirannya dari bendahara penerimaan, jurnal sebagai berikut
Kas di Bend.
Penerimaan Rp 4.500.000,
Pajak Restoran Cafe Rp 4.500.000,-
Transaksi
tanggal 6 dan 15 Januari 2012 seperti contoh kasus merupakan transaksi
penerimaan pendapatan yang biasa dan hanya mempengaruhi akun kas dan akun
pendapatan.
3) Penerimaan Kas Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
Kas
di Bend Penerimaan xxx -
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan - xxx
Contoh Kasus
15
Januari 2012 DPPKAD menerima pendapatan yang berasal dari penerimaan sewa lahan
untuk papan Iklan sebesar Rp700.000, Disertai dengan SPJ dan Lampirannya dari
bendahara penerimaan jurnal sebagai berikut.
Kas
di Bend. Penerimaan Rp 700.000
Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp
700.000
(sewa
lahan)
4) Penerimaan Kas
Lain-lain PAD yang Sah
Kas di Bend. penerimaan xxx
-
Lain-lain PAD yang Sah - xxx
Contoh Kasus:
18 Januari 2012 DPPKAD menerima pcndapatan yang berasal dari pembayaran
pajak
penerangan jalan umum dari PT PLN yang merupakan
pembayaran untuk bulan Desember 2011 sebesar Rp 150.000.000 disertai dengan SPJ
dan Lampirannya dari bendahara penerimaan. Jurnalnya sebagai
berikut
Kas di Bcnd. penerimaan Rp 150.000.000
Lain-lain PAD yang sah Rp 150.000.000
(Pajak Pcncrangan Jalan
PLN)
Jika pendapatan langsung
disetorkan ke rekening Kas Daerah oleh pajak/wajib retribusi, maka bendahara
penerimaan tidak menerima kas terlebih dahulu. Transaksi ini akan dicatat pada
Jurnal Umum.
Contoh adalah transaksi
tanggal 6 Januari 2012, wajib pajak langsung menyetorkan ke Kas Daerah dan
memberikan tembusan bukti kepada bendahara penerimaan.
RK-Pusat Rp
20.000.000,-
Pajak Hotel Bintang Tiga
Rp 20.000.000
BELANJA
DAERAH
Jurnal Pengeluaran Kas.
Jurnal ini digunakan khusus untuk mencatat transaksi pengeluaran
belanja oleh bendahara pengeluaran.
Tata Urutan Akuntansi Pengeluaran Kas
Akuntansi pengeluaran
kas pada SKPD meliputi serangkaian proses, balk manual maupun terkomputerisasi,
mulai dari pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi dan/atau kejadian
keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas belanja
SKPD. Belanja menurut pemerintah No 24 Tahun 2005 adalah semua pengeluaran dari
rekening negara/daerah mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun
anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali olch
pemerintah. Akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi akuntansi untuk
bclanja mclalui mekanisme Uang Persediaan (UP) / Ganti Uang (GU) Tambah Uang (TU) dan belanja langsung (LS)
dimana bendahara pengcluaran mcncrima kas untuk pengeluaran belanja
tersebut.
Dokumen Sumber yang Digunakan
Dokumen sumber yang digunakan scbagai dasar pencatatan transaksi
pengeluaran kas (pengeluaran kas belanja) adalah sebagai berikut.
1.
Surat Penyediaan Dana (SPD)
merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana untuk
diserap/direalisasi.
2.
Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) merupakan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan pembayaran.
3.
Surat Perintah Membayar
(SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran untuk mengajukan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum
Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
4.
Kuitansi Pembayaran dan
Bukti Pembayaran Lainnya merupakan dokumen sebagai tanda bukti
pembayaran.
5.
Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa
Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah
ditunjuk.
6.
Bukti transfer merupakan
dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah.
7.
Nota Debet Bank
merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang menunjukkan adanya transfer uang
keluar dari rekening kas umum daerah.
8.
Bukti pengesahan SPJ
merupakan dokumen yang menyatakan bahwa pengeluaran melalui UP/GU/TU telah sah
dan dapat diakui sebagai belanja.
Uraian Tata Urutan Akuntansi Pengeluaran Kas
1.
Fungsi Akuntansi pada
PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi kas mencatat ke dalam jurnal pengeluaran
kas. Transaksi yang berkaitan dengan belanja meliputi hal-hal sebagai berikut.
a. Transaksi belanja melalui mekanisme UP/GU/TU, yang dicatat
harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran.
b. Transaksi belanja melalui mekanisme LS dimana bendahara
pengeluaran menerima terlebih dahulu melalui rekening koran pengeluaran di
bank. Contoh dari belanja LS ini adalah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai,
pembayaran honor TKK. Transaksi ini dicatat harian pada saat tanggal
pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening bendahara pengeluaran di
bank.
c. Khusus untuk transaksi belanja modal, pencatatan
dilakukan secara corollary, yaitu
dicatat dengan 2 (dua) jurnal, yaitu jurnal untuk mencatat transaksi belanja
dan jurnal untuk mencatat aset yang diperoleh dari transaksi belanja modal
tersebut.
2.
Akuntansi belanja
dilaksanakan berdasarkan asas bruto.
3.
Bukti transaksi
Pengeluaran kas mencakup antara Iain.
a.
Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D).
b.
Bukti Transfer.
c.
Nota debit bank.
d.
Bukti pengesahan SPJ
e.
Bukti Pengeluaran lainnya
Sesuai pcraturan pctncrintah No 24 tahun 2005 bclanja dikatcgorikan
dalam bcbcrapa hal sepctli bcrikut ini.
1.
Belanja Operasi.
-
Belanja Barang.
-
Bclanja Pcgawai.
-
Bunga.
-
Subsidi.
-
Hibah.
-
Bantuan Sosial.
2.
Belanja Modal.
-
Belanja Tanah.
-
Belanja Peralatan Mesin.
-
Belanja gedung dan
Bangunan.
-
Belanja jalan, Irigasi
dan Jaringan.
-
Belanja Aset tetap
Iainnya. Belanja Aset Iainnya.
Kewenangan Satuan Kerja
dalam transaksi belanja meliputi dua hal berikut.
1.
Belanja tidak Langsung
yaitu Belanja Pegawai.
2.
Belanja Langsung yaitu
Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal.
Jurnal Transaksi Pengeluaran Kas
Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran
kas di SKPD.
1) Pelaksanaan belanja dengan mengunakan uang persediaan yang sebelumnya
dicairkan melalui SP2D UP/GU/TU.
Belanja xxx -
Kas di Bend. Pengeluaran - xxx
Contoh Kasus
Pada tanggal 2 Januari
2015 Dinas Pertanian menerima SP2D atas pembayaran gaji Gol. IV dan III bulan
Januari 2015 sebesar RP 1.113.705.880 dengan rincian sebagai berikut.
Gaji Pokok Rp 876.615.000
Tunjangan Keluarga 79.745.125
Tunjangan Jabatan 89.651.000
Tunjangan Fungsional Umum
67.694.755
Iuran Wajib Pegawai
26.755.000
Taperum 42.420.000
Dari transaksi tcrscbut ,
PPK-SKPD akan mencatat Jurnal sebagai berikut
Gaji Pokok Rp 876.615.000
Tunjangan Kcluarga
79.745.125
Tunjangan Jabatan
89.651.000
Tunjangan
Fungsional Umum 67.694.755
Kas di Bend. Pengeluaran Rp 1.113.705.880
