APBN & APBD
1.
TUJUAN
a.
Meningkatkan transparansi dan
pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas,
b.
Meningkatkan koordinasi antar bagian
dalam lingkungan pemerintah,
c.
Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal,
d.
Memungkinkan pemerintah memenuhi
prioritas belanja
e.
Membantu efisiensi dan keadilan dalam
menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan
2.
FUNGSI
a.
Otorisasi, anggaran Negara menjadi
dasar melaksanakan pendapatan dan belanja tahun yang bersangkutan
b.
Perencanaan, anggaran Negara menjadi
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan tahun yang bersangkutan
c.
Pengawasan, anggaran Negara menjadi
pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan
d.
Alokasi, anggaran Negara harus diarahkan
untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas perekonomian
e.
Distribusi, kebijakan anggaran Negara
harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
f.
Stabilitas, anggaran pemerintah
menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian
3.
SUMBER PENERIMAAN
a.
Penerimaan perpajakan
1)
Pajak dalam negeri à PPh, PPN, PPnBM,
PBB, Cukai, dll.
2)
Pajak perdagangan internasional à bea masuk, bea
keluar, pungutan ekspor
b.
Penerimaan Negara Bukan Pajak à penerimaan dari
sumber daya alam dan nonmigas
c.
Penerimaan hibah à sumbangan pihak
swasta
4.
BELANJA, semua pengeluaran yang
digunakan untuk membiayai belanja pemerintah
a.
Belanja pegawai, yaitu gaji dan
tunjangan pegawai negeri
b.
Belanja barang, belanja barang yang
digunakan untuk kepentingan masyarakat, pemeliharaan, dan belanja perjalanan
c.
Belanja modal, berupa tanah,
peralatan, mesin, gedung, dll.
d.
Pembayaran bunga utang
e.
Belanja subsidi à alokasi anggaran
yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga yang memproduksi, menjual,
mengekspor, atau mengimpor barang yang menguasai hajat hidup orang banyak
f.
Belanja hibah à belanja pemerintah
yang bersifak sukarela dengan pengalihan hak dalam bentuk uang kepada
pemda/BUMN/BUMD/pemerintah Negara lain
g.
Belanja bantuan social à bantuan kepada
masyarakat
Transfer ke daerah
berupa:
a.
Dana perimbangan àuntuk pelaksanaan
desentralisasi, terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi
khusus
b.
Dana otonomi khusus à untuk membiayai
pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah
c.
Dana penyesuaian à untuk mendukung
percepatan pembangunan di daerah
5.
KEBIJAKAN ANGGARAN
a.
Anggaran berimbang à jumlah penerimaan =
jumlah belanja
b.
Anggaran defisit à penerimaan lebih
kecil daripada belanja
c.
Anggaran surplus à penerimaan lebih
besar daripada belanja
d.
Anggaran dinamis à sisi penerimaan dan
atau belanja meningkat dari tahun ke tahun
PERPAJAKAN
1.
FUNGSI PAJAK
a.
Fungsi penerimaan dan pertumbuhan
ekonomi
b.
Fungsi keadilan atau fungsi
redistribusi
c.
Fungsi pengaturan kegiatan ekonomi / reguler
d.
Fungsi demokrasi
2.
ASAS PEMUNGUTAN PAJAK
a.
Asas keadilan
b.
Asas kepastian hukum
c.
Asas ekonomis
d.
Asas efisiensi
e.
Asas kesederhanaan
3.
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
a.
Official
assessment system à
ditentukan oleh kantor pajak / pemerintah
b.
Withholding
assessment system à
pajak dihitung dan ditentukan pihak ketiga (Contoh: PPN dan PPnBM)
c.
Self
assessment system à
dihitung & ditentukan sendiri oleh wajib pajak (Contoh: PPh)
4. PPh 21
TARIF PAJAK
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
1. PBB
Ketentuan penghitungan PBB:
1)
Objek Pajak
2)
NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak
Kena Pajak) Rp 12.000.000,- untuk setiap wajib pajak
3)
Tarif PBB:
·
Untuk NJOKP <1 miliar à 0,5% x 20% x NJOKP
·
Untuk NJOKP 1 miliar à
0,5% x 40% x NJOKP
SOAL UTBK
1.
Dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana penyesuaian yang diterima oleh pemerintah
kabupaten/kota dari pemerintah pusat secara
umum dinamakan ....
(A) dana alokasi umum
(B) dana perimbangan
(C) dana otonomi
(D) penerimaan negara
bukan pajak
(E) subsidi desentralisasi
2.
Di antara ketentuan
di bawah ini yang merupakan
contoh kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi adalah....
(A)
kenaikan tarif bagi
kendaraan yang melintas jalan tol
(B)
pemberian kelonggaran pajak bagi perusahaan baru
(C) kenaikan suku bunga SBI satu bulan
(D) perubahan giro wajib minimum
bagi bank–bank
(E)
keharusan BUMN untuk menyetor sebagian labanya
ke kas Negara
3. Apabila perekonomian
nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan
agregat dengan cara mengurangi belanja pemerintah dan/atau menaikkan pajak.
Tindakan pemerintah tersebut masuk dalam kebijakan …
a. Moneter
b. Fiskal
c. Perdagangan
d. Harga
e. Nilai tukar
4. Berikut ini fungsi dan
tujuan APBN:
1) Kebijakan anggaran Negara
harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan
2) Pedoman untuk menilai
kegiatan penyelenggaraan Negara
3) Menjadi dasar untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja Negara
4) Untuk mengetahui secara
transparan sumber-sumber dan penerimaan agara tidak terjadi penyimpangan
5) Meningkatkan produktivitas dan
kesempatan kerja
Yang merupakan fungsi APBN adalah …
a. 1, 2, dan 3
b. 1, 3, dan 4
c. 1, 3, dan 5
d. 2, 3, dan 4
e. 2, 3, dan 5
5. Perhatikan pernyataan
berikut ini!
1) Menjual surat-surat berharga
2) Pemerintah akan menaikkan
gaji pegawai negeri tahun depan
3) Pemerintah menghapus adanya
subsidi BBM
4) Belanja layanan publik di
setiap instansi
5) Pembangunan untuk sektor
lembaga
Dari pernyataan tersebut, yang merupakan pengeluaran
pemerintah pusat adalah …
a. 1, 2, dan 3
b. 1, 3, dan 4
c. 2, 3, dan 4
d. 2, 4, dan 5
e. 3, 4, dan 5
6. APBN diarahkan untuk
mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi
dan efektivitas perekonomian. Dalam hal ini APBN mempunyai fungsi …
a. Distribusi
b. Perencanaan
c. Otorisasi
d. Alokasi
e. Stabilisasi
7. Pada saat harga minyak bumi
meningkat tajam, maka pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak sesuai
dengan harga pasar sebagai langkah untuk menekan pengeluaran Negara. Kebijakan
yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah …
a. Menaikkan tarif pajak
b. Menurunkan pendapatan Negara
c. Menghapus pajak BBM
d. Menghapus subsidi BBM
e. Meningkatkan pendapatan
Negara
8. Berikut ni sumber penerimaan
pemerintah:
1) PPh dan PBB
2) Pajak kendaraan bermotor
3) Hibah
4) Dana perimbangan
5) Bagian laba BUMN
Yang merupakan penerimaan pemerintah pusat adalah …
a. 1, 2, dan 4
b. 1, 3, dan 5
c. 1, 4, dan 5
d. 2, 3, dan 4
e. 2, 4, dan 5
9. Perhatikan pernyataan-pernyataan
berikut!
1) APBN diajukan oleh
pemerintah dan disetujui oleh DPR
2) APBD dirancang oleh
pemerintah daerah bersama DPRD dan disahkan oleh DPR
3) APBD dirancang oleh
pemerintah daerah dan disetujui oleh DPRD
4) APBN dirancang oleh
pemerintah bersama dengan DPR
Pernyataan yang berhubungan dengan APBN dan APBD
yang benar adalah …
a. 1 dan 3
b. 1 dan 4
c. 2 dan 3
d. 2 dan 4
e. 3 dan 4
10. Berikut ini adalah
sumber-sumber penerimaan Negara dan daerah.
1) Dana alokasi umum
2) Bagian laba BUMN
3) Dana otonomi khusus dan
penyesuaian
4) Pajak penghasilan
5) Bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan
Yang merupakan sumber penerimaan pemerintah pusat
adalah …
a. 1, 2, dan 3
b. 1, 4, dan 5
c. 2, 3, dan 4
d. 2, 4, dan 5
e. 3, 4, dan 5
11. Sumber penerimaan pemerintah
daerah dan pemerintah pusat.
1) Pajak Pertambahan Nilai
2) Penerimaan bea cukai
3) Alokasi bagi hasil atas
Pajak Bumi dan Bangunan
4) Dana Block Grant
5) Retribusi penyeberangan di
atas air
Yang termasuk sumber-sumber penerimaan daerah adalah
…
a. 1, 2, dan 3
b. 1, 2, dan 4
c. 2, 3, dan 4
d. 2, 4, dan 5
e. 3, 4, dan 5
12. Fungsi dan tujuan APBN dan
APBD:
1) Mengatur penerimaan dan
pembelanjaan Negara/daerah agar dapat mencapai sasaran yang ditetapkan
2) Memperoleh gambaran tentang
kondisi keuangan, sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap kinerja
pemerintah
3) Mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian
4) Memelihara keseimbangan
fundamental perekonomian
5) Sebagai dasar pelaksanaan
pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan
Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk fungsi
APBN dan APBD adalah …
a. 1, 2, dan 3
b. 1, 3, dan 5
c. 2, 3, dan 4
d. 2, 3, dan 5
e. 3, 4, dan 5
No comments:
Post a Comment